Kami memberikan pelayanan konsultasi dan pembinaan untuk OPD dan Lembaga Masyarakat yang terkait urusan penyelenggaraan pemerintah daerah apabila terjadi keraguan, ketidaktahuan dan mengalami permasalahan pelaksanaan.
Pengaduan Masyarakat adalah pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat yang disampaikan secara lisan atau tertulis kepada Pejabat yang berkepentingan, berupa sumbangan pikiran, saran, gagasan, keluhan, atau pengaduan yang bersifat membangun yang disampaikan baik secara langsung.
Liputan6.com, Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Perumahan telah menyelesaikan pembangunan serta melaksanakan serah terima 20 unit rumah khusus untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Kabupaten Pegunungan […]
Liputan6.com, Jakarta – Gempa bumi kembali menggetarkan wilayah Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan hingga pukul 22.30 WIB, ada dua wilayah yang diguncang lindu. Tak cukup hanya sekali gempa mengguncang kedua […]
Liputan6.com, Jakarta – Terik matahari kala itu sudah menyengat, meski begitu cuaca di Kabupaten Pegunungan Arfak, Provinsi Papua Barat tetap dingin dan segar. Suasana di Pegunungan Arfak, Minggu 27 Oktober 2019 […]
Nama Lengkap: Drs. Lisnan, M.Pd
Nomor Induk Pegawai (NIP): 19660421 1993031010
Tempat Tanggal Lahir (TTL): Malang, 21 April 1966
Pendidikan: Drs. Lisnan, M.Pd, meraih pendidikan dasarnya di SD Negeri No. 107 Setiarejo dan melanjutkan kejenjang SMP di SMP Negeri Lamasi. Selanjutnya, beliau menempuh pendidikan menengah atas di SMA Swasta Disamakan Kristen Rantepao.
Dalam perjalanan pendidikannya, Drs. Lisnan memperdalam ilmu di dunia pendidikan dengan mengikuti program di Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Surabaya. Setelah itu, beliau juga mengejar pendidikan tinggi ekonomi di Sekolah Tinggi Ekonomi Indonesia Malang.
Pengalaman Kerja:
Jabatan Saat Ini: Saat ini, Drs. Lisnan, M.Pd, menjabat sebagai Inspektur Kabupaten Pegunungan Arfak. Sebagai Inspektur, beliau memiliki peran penting dalam memastikan integritas, akuntabilitas, dan efisiensi pelaksanaan pemerintahan di kabupaten tersebut.